Kemenag Buat Tujuh Langkah Strategis Siapkan Umrah 1443 H

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Prof Hilman Latief, mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya pelonggaran aktivitas ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Arab Saudi. Sebelumnya, otoritas Arab Saudi menginformasikan kemungkinan dibukanya akses bagi calon jamaah umrah Indonesia.

Prof Hilman mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan kondisi dan kebijakan di Arab Saudi. Bersamaan dengan itu, Kemenag fokus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi.

“Alhamdulillah kondisi pandemi di Tanah Air terus menurun, hal sama juga terjadi di Arab Saudi, kita tengah bersiap untuk menyongsong kebijakan diizinkannya kembali jamaah Indonesia untuk beribadah umrah,” kata Hilman saat Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 1443 H di Grand Orchardz, Jakarta, Senin (18/10).

Ia menyampaikan, Kemenag sudah mempersiapkan sejumlah langkah strategis terkait penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19. Ada tujuh langkah strategis yang tengah disiapkan Kemenag. Pertama, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait upaya negosiasi diizinkannya jamaah umrah dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah. Koordinasi dilakukan dengan Direktur Timur Tengah dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

“Kami juga meminta Konsul Haji dan Umrah KJRI Jeddah untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait perkembangan kebijakan penyelenggaraan umrah,” ujarnya.

Hilman mengatakan, koordinasi juga dilakukan pihaknya dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Koordinasi ini sudah dilakukan tiga kali guna mendiskusikan persiapan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 1443 H.

Dia mengungkapkan bahwa hasil pertemuan terakhir Duta Besar Arab Saudi menyampaikan pembukaan umrah untuk jamaah Indonesia akan segera dibuka. Duta Besar Arab Saudi juga menyampaikan bahwa jamaah dari Indonesia menjadi prioritas keberangkatan perjalanan ibadah umrah.

Hilman menambahkan, kedua, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait perkembangan vaksinasi bagi jamaah umrah, kemungkinan peruntukan vaksinasi booster bagi jamaah umrah, dan pembukaan akses data sertifikat vaksin.

“Terkait dengan permasalahan vaksinasi booster, saat ini kementerian Kesehatan RI sedang melakukan negosiasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar vaksinasi sinovac dapat diterima tanpa menggunakan vaksinasi booster,” jelasnya.

Ia mengatakan, langkah strategis yang ketiga, membentuk Tim Manajemen Krisis Haji dan Umrah Tahun 1443 H. Tim ini terdiri atas perwakilan dari Kemenag, Kemenkes, Kemenlu, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tim dibentuk dalam rangka menyiapkan rencana skema dan solusi bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 1443 H.

Keempat, mengirimkan surat edaran ke seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melaporkan update data jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya yang telah divaksinasi dan siap berangkat. Serta update data jamaah yang melakukan pembatalan atau penarikan dana perjalanan ibadah umrah pada masing-masing PPIU.

Hilman mengatakan, langkah strategis kelima adalah integrasi aplikasi. Selama ini, sistem informasi dan data penyelenggaraan umrah terfasilitasi dalam Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji (Siskopatuh). Namun, aplikasi ini tidak merekam data vaksinasi Covid-19 jamaah umrah. Padahal data sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat yang diberlakukan Arab Saudi. Data tersebut adanya di aplikasi Kemenkes yang disebut PeduliLindungi.

“Proses integrasi sistem agar bisa menyajikan data yang dibutuhkan Arab Saudi dan dibaca melalui QR Code, terus dibahas Kemenag dan Kemenkes. Draft MoU dan perjanjian kerjasama sudah dirumuskan. Pembahasan juga dilakukan dengan pengelola aplikasi Tawakkalna milik Arab Saudi,” ujar Hilman.

Ia mengatakan, langkah keenam, susun skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Serangkaian pembahasan sudah dilakukan hingga menghasilkan rancangan konsep skema penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H.

Berikut sekemanya:

1. Persyaratan jamaah umrah mengikuti ketentuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
2. Jamaah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat sebelum keberangkatan, saat pelaksanaan perjalanan ibadah umrah, dan saat kembali ke tanah air.
3. Pemberangkatan/ kepulangan jamaah akan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu dari Bandara Soekarno Hatta, dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
4. Pelaksanaan PCR bagi jamaah umrah sebelum keberangkatan akan dilakukan secara terpadu, dan jamaah dikarantina di Asrama Haji sebelum keberangkatan dan sesampainya di Tanah Air.
5. Penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jamaah umrah beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan penerbangan langsung (direct flight) Indonesia – Arab Saudi (pulang pergi).
6. Aplikasi PeduliLindungi Kemenkes akan berintegrasi dengan aplikasi Tawakalna Arab Saudi dan Siskopatuh (Kemenag) guna memudahkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
7. QR code sertifikat vaksin akan dicetak dan dibagikan kepada jamaah umrah sebagai sarana kemudahan saat pemindaian/ scan oleh otoritas Arab Saudi.
8. Perubahan biaya referensi perjalanan ibadah umrah mengikuti perkembangan dan biaya protokol kesehatan di kedua negara.

Kemenag menyampaikan, delapan skema ini telah disampaikan kepada para perwakilan PPIU untuk mendapatkan masukan positif dalam implementasinya di lapangan.

Baca Juga: Kemenag – Kemenkes Siapkan Integrasi Aplikasi Siskopatuh dan Peduli Lindungi

Langkah strategis ketujuh, review dan revisi regulasi. Review dan revisi didasarkan pada rumusan skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Rumusan ini akan menjadi bahan penyempurnaan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19.

“Kami bersama asosiasi PPIU juga tengah menyusun revisi KMA tentang biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan perkembangan kondisi layanan saat ini,” kata Hilman.

Sumber: Ihram.co.id

# Bagikan informasi ini kepada teman Anda